KARANG BARU — Guna memastikan Rencana Details Tata Ruang (RDTR) Pusat Ibu Kota Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018-2038 berkualitas dan tepat sasaran, Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Tamiang melaksanakan Konsultasi Publik terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Aula Dinas Kominfo & Persandian, Jum’at (05/07) di Aula Pertemuan Kominfosan, setempat Jum’at (5/7).
Dalam sambutannya Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Sayed Mahdi, SP, M.Si, MMA mengatakan kegiatan Konsultasi publik ini merupakan tahap ke II, untuk membahas kajian-kajian mengenai sumber daya alam dan lingkungan (Bencana Alam) bersama beberapa LSM, Perwakilan beberapa Perusahaan/Industri dan Perwakilan SKPK Terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang H. Basyaruddin, SH mewakili Bupati Aceh Tamiang dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten saat ini sedang dalam proses penyusunan evaluasi akhir dokumen RTDR Pusat Ibukota Karang Baru dan Kota Kualasimpang serta kajian lingkungan hidup strategis.
Dokumen ini, ungkap Basyaruddin nantinya dijadikan alat analisis untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan (Green Development Planning).
Sekda berharap, kepada semua yang mengikuti kegiatan ini untuk berpartisipasi aktif, agar nantinya dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menyusun KLHS-RDTR Pusat Ibukota Karang Baru dan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga tercapai hasil kesepakatan akhir perihal tersebut.
Forum Konsultasi Publik KLHS-RDTR Ibukota Karang Baru dan Kota Kualasimpang dilaksanakan selama 1 (satu) hari turut menghadirkan Dr. Hairul Basri, M.Sc. seorang pakar pemanfaatan lahan berkelanjutan–, dan Dr. Eldina Fatimah –pakar ilmu kebencanaan, keduanya berasal dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Pembicara lainnya ialah Marzi Afriko, M.Hum, seorang konsultan ahli pada isu-isu strategis sosial dan politik dan kaitannya terhadap kebijakan pembangunan di Aceh, serta Alfian Indrajaya, seorang ahli Sistem Informasi Geografis (GIS).
Tampak hadir perwakilan Dinas kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh dan Dinas PUPR Aceh, Anggota DPRK Saiful Sofyan, serta para pimpinan dan perwakilan dinas terkait, pimpinan dan perwakilan perusahaan swasta yang beropreasi di Aceh Tamiang, pimpinan LSM dan lembaga non-pemerintah lainnya.
